Berbagi Data intelijen secara tepat waktu adalah kunci untuk melawan kejahatan transnasional
Taiwan memiliki kemampuan penegakan hukum yang kuat dan bekerja sama dengan mitra-mitra dalam melakukan penyelidikan kriminal. Kemampuan untuk bertukar informasi secara aktual sangat penting untuk memerangi kejahatan transnasional. Namun, karena Taiwan tidak diikutsertakan dalam INTERPOL, Taiwan hanya dapat mengakses intelijen penting secara tidak langsung. Ketika informasi diterima, sering kali informasi tersebut sudah kedaluwarsa, menciptakan situasi yang memungkinkan kejahatan transnasional berkembang dan memperburuk dampak yang ditimbulkan.
INTERPOL mendukung kerja sama internasional dalam penegakan hukum
Menurut Pasal 2 Konstitusi INTERPOL, salah satu tujuan organisasi ini adalah memastikan dan mempromosikan bantuan timbal balik yang seluas mungkin di antara semua otoritas polisi kriminal. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan transnasional telah berkembang, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Aktivitas kriminal yang terjadi semakin bersifat lintas batas, terorganisir, dan anonim, dengan transaksi keuangan dilakukan dalam jaringan (online). Hal ini sangat berisiko bagi semua negara dan masyarakat. Untuk memerangi kejahatan transnasional, negara-negara harus bekerja sama, saling membantu, dan berbagi informasi—prinsip yang sepenuhnya sejalan dengan Konstitusi INTERPOL.
Memperkuat kerja sama lintas batas, meningkatkan kemampuan penegakan hukum, dan membangun kapasitas untuk menjaga keadilan telah menjadi tujuan utama komunitas internasional. Dalam menangani jenis kejahatan transnasional baru, Presiden INTERPOL Ahmed Naser Al-Raisi pada tanggal 7 September, dalam Hari Kerja Sama Polisi Internasional, menyatakan, “Dengan berbagi data intelijen, strategi, dan sumber daya secara terbuka, kita lebih siap menghadapi ancaman global seperti kejahatan transnasional, perdagangan manusia, dan terorisme.”
Meskipun kasus kriminal tertentu mungkin tidak berdampak pada seluruh dunia, analisis tren kejahatan dapat membantu mengidentifikasi peluang penyelidikan. Negara-negara harus saling belajar, bekerja sama, berbagi data intelijen, dan bekerja sama untuk menemukan solusi.
Tema kerja sama polisi internasional tahun ini adalah “Integritas, Akuntabilitas, dan Pengawasan Polisi”, yang merupakan nilai-nilai penting bagi penegakan hukum dan keamanan global. Nilai-nilai ini membentuk fondasi kepercayaan publik; sangat penting untuk mencegah kejahatan, melindungi kaum lemah, dan menegakkan keadilan; serta berperan vital dalam kerja sama polisi internasional.
Taiwan, yang secara strategis berada di posisi penting dan berkomitmen memperkuat hubungan internasional, siap berbagi informasi dan bekerja sama dengan negara lain untuk membangun masa depan yang lebih damai, aman, dan sejahtera bagi semua orang.
Keamanan publik Taiwan diakui secara global
Taiwan mengoperasikan sistem penegakan hukum, peradilan, keuangan dan perdagangan, transportasi udara dan maritim, serta pengendalian perbatasannya sendiri. Dengan pengalaman luas dalam memerangi kejahatan transnasional seperti penipuan telekomunikasi, perdagangan narkoba, serangan siber, kejahatan terorganisir, dan terorisme, otoritas penegakan hukum Taiwan telah menunjukkan komitmen untuk mempromosikan perdamaian dan membantu kaum rentan.
Petugas yang terlatih dengan baik juga menjadikan Taiwan mitra penting bagi komunitas internasional, yang sangat mengakui pencapaian Taiwan dalam memerangi kejahatan. Memerangi kejahatan transnasional adalah misi penting bagi Taiwan. Karena keamanan global saling terhubung, kerja sama antara Taiwan dan INTERPOL akan membantu menjadikan dunia tempat yang lebih aman.
Menurut indeks keamanan Numbeo, Taiwan menempati peringkat sebagai negara teraman ke-4 di dunia, dengan tingkat kejahatan terendah ke-4 di antara 146 negara, setelah Andorra, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Selain itu, pada tahun 2023, survei tahunan Expat Insider yang diterbitkan oleh InterNations menempatkan Taiwan sebagai negara paling layak huni ke-5—peringkat ke-2 untuk kualitas hidup, ke-8 untuk keamanan, dan pertama untuk kualitas layanan kesehatan.
Taiwan siap dan mampu terlibat dalam upaya penegakan hukum bersama
Pada tahun 2017, setelah warga negara Australia Lisa Lines diduga meyakinkan kekasihnya untuk menyerang mantan suami dengan kapak hingga menyebabkan cedera serius, dia melarikan diri ke Taiwan untuk bersembunyi dan bekerja. Pada September 2022, INTERPOL mengeluarkan pemberitahuan merah (red notice) untuk Lisa Lines dan pemberitahuan kuning (yellow notice) untuk anak-anaknya.
Namun, Taiwan tidak diberitahu dan tidak mengetahui kasus tersebut hingga Oktober 2023 ketika Australia menghubungi Taiwan untuk meminta bantuan. Selanjutnya, Taiwan melakukan penyelidikan dan memberi informasi ke Australia serta Palau, yang akhirnya menangkap Lisa Lines ketika dia bepergian ke Palau bersama anak-anaknya. Dia kemudian diekstradisi ke Australia untuk menghadapi pengadilan, dan anak-anaknya diantar kembali ke Australia.
Pada tahun 2024, inisiatif INTERPOL Stop Internet Piracy (I-SOP) berupaya menangani pelanggaran hak cipta dan kejahatan pembajakan, dengan mengeluarkan laporan berjudul Paris 2024 Olympic Games: Awareness for Potential Digital Piracy Services.
Laporan tersebut menyoroti penyelidikan polisi Taiwan terhadap penyiaran ilegal acara Olimpiade melalui perangkat Unblock Tech TV Box (juga dikenal sebagai Anbo Box). INTERPOL kemudian meminta Taiwan untuk berbagi pengalaman terkait dan menyarankan langkah-langkah potensial untuk menangani layanan pembajakan digital lainnya di masa depan, sehingga dapat lebih melindungi hak kekayaan intelektual.
Taiwan mendesak berbagai negara untuk mendukung partisipasi dalam INTERPOL dan membuat jaringan keamanan global lebih komprehensif
Pada tanggal 27 Juni, Australian Strategic Policy Institute menerbitkan artikel oleh Dr. John Coyne berjudul “Taiwan’s exclusion from INTERPOL is the world’s loss/Pengecualian Taiwan dari INTERPOL adalah kerugian bagi dunia”. Artikel tersebut menyoroti kuatnya kemampuan penegak hukum di Taiwan dan perannya yang penting dalam memerangi kejahatan transnasional, terutama perdagangan manusia.
Meskipun meraih dukungan luas secara internasional, Taiwan tetap tidak dapat mengakses basis data intelijen dan sistem kerja sama INTERPOL, sehingga membatasi efektivitas investigasi kejahatan lintas batas. Memberikan status pengamat kepada Taiwan di INTERPOL akan semakin memperkuat keamanan global, menegakkan keadilan, dan meminimalkan efek negatif dari faktor politik terhadap upaya memerangi kejahatan di seluruh dunia.
Kami menyeru semua negara untuk mendukung partisipasi Taiwan sebagai pengamat dalam pertemuan tahunan INTERPOL. Hal ini memungkinkan badan penegak hukum Taiwan untuk terlibat dengan badan hukum negara-negara anggota, menghadiri sesi pelatihan, dan berbagi keahlian. Taiwan tetap berkomitmen untuk mempromosikan keamanan, mengurangi kerugian bagi manusia dan properti, serta bekerja tanpa lelah bersama komunitas internasional untuk memerangi kejahatan transnasional.